Masyarakat Sensor Mandiri, Wujud Kepribadian Bangsa

20170426_121033Lembaga Sensor Film atau LSF bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur pada tanggal 26 April 2017 mengadakan forum koordinasi sarana dan prasarana pembentukan perwakilan LSF di ibukota provinsi yang diselenggarakan di Hotel Aston Samarinda.

Dalam pelaksanaan forum koordinasi ini mengundang sejumlah tokoh masyarakat, antara lain perguruan tinggi, TVRI, Cagar Budaya dan Perwakilan Sekolah yang ada diwilayah Samarinda, adapun forum ini bertujuan menyiapkan rencana pembentukan perwakilan LSF yang ada di Ibukota provinsi mengingat LSF selama ini masih berkantor di pusat atau di Jakarta.

Dasar Hukum yang menjadi landasan pembentukan perwakilan LSF di iubukota provinsi adalah UU nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 58 Ayat (4) “ Lembaga Sensor Film dapat membentuk Perwakilan di  Ibukota Provinsi”. Dan Pembiayaan perwakilan LSF di ibukota provinsi diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) “ Lembaga Sensor Film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun tugas Lembaga Sensor Film adalah sebagai berikut :

  1. Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan / atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.
  2. Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan / atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Fungsi Lembaga Sensor Film itu sendiri adalah :

  1. Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negative yang timbul dari peredaran dan pertunjukkan film dan iklan film.
  2. Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor.
  3. Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sendor kepada pemilik film dan iklan film.
  4. Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukkan film dan iklan film
  5. Pemantauan pemilik film dan iklan film dalam member informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu.
  6. Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film.

Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penetuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan / dipertunjukkan wajib memperoleh STLS (Surat Tanda Lulus Sensor). Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negative film dan iklan film.

 

Publikasi LPMP Kaltim

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *