RAPAT KOORDINASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

RAPAT KOORDINASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
“MEMBANGUN SINERGI MENGAWAL 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN”
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAN TANTANGANNYA

IMG_2677

IMG_2683

 

Penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab sekolah beserta seluruh komponen didalamnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tanggal 29 s.d 31 Maret 2017 di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Bapak Hamid Muhammad selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan bahwa, penjaminan mutu pendidikan harus dikawal oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi termasuk di dalamnya LPMP sampai pada level pemerintah daerah.
Beliau mengatakan bahwa hal penting yang harus kita perhatikan adalah masalah disparitas layanan pendidikan. Berkali kali Bapak Presiden Jokowi meminta agar disparitas layanan pendidikan harus diminimalkan. Tahun 2013 kita telah mencanangkan rintisan wajib belajar 12 tahun. Tahun 2014 kita telah mencapai target wajib belajar 9 tahun. Namun data terakhir Dapodik tentang jumlah lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan sekolah ke SMP/MTs selama 3 tahun terakhir meningkat secara signifikan.
Hamid Muhammad menyampaikan beberapa data diantaranya, pada tahun 2013 jumlah lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs sebanyak 600.000 an, dan angka ini meningkat drastis ditahun 2014 menjadi 900.000 an. Bayangkan jika angka 900.000 ini tidak segera kita tangani, maka bonus demografi yang selama ini kita diskusikan hanya akan menjadi mimpi belaka.
Lebih lanjut Hamid Muhammad mengatakan bahwa hal inilah yang meyebabkan Bapak Presiden Jokowi mencanangkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP bukan semata hanya sebatas kartu atau nilai uangnya, tetapi KIP merupakan pemberian jaminan kepada anak bangsa yang tidak mampu agar bisa bersekolah, agar tamat SMA/SMK bahkan hingga perguruan tinggi. Adapun yang menyebabkan terjadinya disparitas layanan pendidikan ini antara lain adalah faktor ekonomi dan demografi.
Hamid Muhammad menegaskan bahwa salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah kita harus menyisir, kita harus pastikan bahwa tidak ada anak2 yang drop out dari sekolah karena alasan faktor ekonomi. Kemarin saya berkunjung ke Sulawesi Tengah, provinsi ini memiliki program ” Gerakan Kembali ke Sekolah”. Dimana melalui program ini Sulteng berhasil membawa 3000 anak putus sekolah kembali ke sekolah, khususnya ke SMK. Jadi mereka dibiayai dengan KIP karena mereka memang berhak, kemudian pemerintah daerah juga ikut membiayai. Jika kita bisa melakukan hal ini di seluruh Indonesia, maka disparitas layanan pendidikan dapat teratasi.

Yang kedua menurut Hamid Muhammad, yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan mutu pendidikan. Ini merupakan persoalan besar dan kita tidak boleh menyerah. Walaupun menurut berbagai hasil assessment internasional, negara kita selalu menempati urutan yang tidak menggembirakan yaitu berada hampir di urutan terakhir. Namun hasil studi PISA tahun 2015 negara kita mengalami peningkatan poin yang cukup signifikan yaitu 23 poin, walaupun nilai kita masih di bawah rata2, namun negara kita termasuk dalam 4 negara yang indeks peningkatannya paling tinggi.
Menurut Hamid Muhammad, untuk mengawal mutu pendidikan paling tidak ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain
1. Peningkatan mutu kepala sekolah
Kepemimpinan seorang kepala sekolah sangat menentukan maju tidaknya suatu sekolah. Sehingga rekrutmen kepala sekolah harus benar2 melalui proses seleksi dan pelatihan yg mampu meningkatkan kemampuannya.
2. Guru
Jika dilihat dari jumlah guru tetap (PNS dan GTY) yang ada, kita kekurangan guru, tetapi jika ditambahkan dengan jumlah guru honorer, kita kelebihan guru. Artinya kita perlu penataan kembali ketersediaan guru tetap, membuat peta guru lagi, yang berlebih dan yang kekurangan guru, dihitung jumlah kekurangannya, kekuarangannya inilah yang akan ditutupi oleh guru honorer. Jumlah guru honorer sekarang kurang lebih 675.000. Dari jumlah ini sebanyak 432.000 merupakan honorer K2 yang sekarang menuntut untuk diangkat PNS tanpa tes. Ini merupakan persoalan2 yang perlu penyelesaian.
Sekolah bisa maju jika ketersediaan gurunya cukup disamping kompetensi guru juga bagus.
3. Fasilitas sekolah
Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini fasilitas sekolah kita luar biasa banyak yang rusak, terutama SD. SD ini tidak perlu direhab tetapi harus dibangun ulang. Belum lagi data menunjukkan bahwa di 40% SD tidak memiliki perpustakaan dan toilet sekolah. Bahkan saya pernah melihat di satu sekolah yang siswanya itu buang air kecil di balik pohon. Ini baru di SD, belum lagi jenjang yang lebih tinggi seperti SMP, SMA dan SMK yang juga banyak fasilitas sekolahnya belum memenuhi standar.
Semoga dengan penjaminan mutu pendidikan yang akan kita kawal bersama ini dapat memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Karena seperti kata motivator Indonesia, Mario Teguh bahwa “Pendidikan memang tidak menjamin sukses, tapi tanpa pendidikan hidup ini menjadi sulit”.

Wiwik Setiawati, M.Pd
Widyaisawara LPMP Kalimantan Timur

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *